Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto bertukar cenderamata dengan Gubernur Maluku. Foto: Anne/SF

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI ingin memastikan pasokan listrik aman hingga perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) di Maluku, serta membahas kesiapan Blok Masela. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar di tahun 2020 mendatang rasio elektrifikasi di wilayah Maluku mencapai 100 persen. Mengingat, saat ini elektrifikasi di Maluku baru mencapai 89 persen atau masih ada 300 desa lebih yang belum teraliri listrik.

“Setelah kita cek dan rapat teknis dengan mitra, Maluku tidak ada persoalan menyangkut minyak dan listrik. Bahwa belum merata atau secara kualitatif belum ideal ini yang terjadi dan Komisi VII berkomitmen untuk keadilan yang hakiki sehingga masyarakat di Maluku bisa maju bersama,” kata Sugeng usai memimpin pertemuan dengan Pemerintah Daerah Maluku dan seluruh mitra kerja Komisi VII DPR RI di Ambon, Kamis (19/12/2019).

Lebih lanjut ia menuturkan saat ini masih ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan sehingga elektrifikasi di Maluku mencapai 100 persen, misalnya kendala geografis. Karenanya, ia mendorong pengembangan sumber energi analternatif termasuk upaya memaksimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. “Intinya bahwa ketersediaan energi listrik di Maluku tidak boleh putus,” ujar politisi F-NasDem itu.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, Komisi VII DPR RI juga meninjau Marine Vessel Power Plant (MVPP) 120 MW yang memasok 80 persen listrik di Maluku, khususnya kota Ambon. Sementara terkait pengembangan Blok Masela, Komisi VII DPR RI memastikan kesiapan pembangunan proyek lapangan gas abadi ini. Dikemukakan Sugeng, Blok Masela diharapkan mampu mengatasi defisit neraca gas yang diproyeksi terjadi mulai 2024.

“Begitu blok Masela nanti berproduksi, proven reserves Masela itu 13 triliun TcF, seharinya bisa memproduksi sekian dan akan sangat memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, karena  mulai tahun 2024 ke atas kita mulai krisis gas,” terang legislator dapil Jawa Tengah VIII itu. 

Sugeng menuturkan Komisi VII DPR RI juga telah mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk segera menyelesaikan permasalahan penetapan Participating Interest (PI) Blok Masela sebesar 10 persen kepada BUMD Provinsi Maluku dalam Rapat Kerja dengan Menteri ESDM tanggal 27 November 2019.

“Komisi VII DPR meminta kepada Kementerian ESDM untuk memberikan PI 10 persen Blok Masela sepenuhnya kepada masyarakat Maluku, apalagi platform Masela ini adalah onshore, sehingga secara administratif, secara geografis menjadi haknya dari masyarakat Maluku,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan kesiapan Maluku dalam pengembangan Blok Masela. Menurutnya, Pemprov Maluku telah mengelurkan rekomendasi pinjam pakai kawasan hutan seluas 1.407 hektar, untuk lokasi pembangunan infrastruktur LNG (onshore). Selain itu, pihaknya juga telah membentuk tim pengadaan lahan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, untuk pembangunan infrastruktur utama dan pendukung.

“Yang jelas kita siap, malah kami sarankan pada SKK Migas bagaimana mempercepat masalah amdal, sekarang tinggal bagaimana selesai pembebasan lahan dan amdal. Hanya itu saja kalau sudah selesai berarti pembangunan infrastruktur mulai dari 2020 sampai 2025, tapi saya bicara kepada SKK Migas untuk bisa dimajukan tahun 2024 sudah bisa berproduksi,” tandas Murad Ismail. (ann/sf)